Mubyarto
“Ekonomi Indonesia tidak mungkin pulih dari krisis jika pemerintah dan masyarakat tidak berusaha keras mengadakan investasi atau meningkatkan kembali nilai investasi yang merosot terus sejak krisis tahun 1997/98”. Inilah diagnosis ekonomi khas ekonomi Neoklasik. Sifat khas diagnosis mereka adalah menganggap dunia ekonomi adalah otonom, dianggap lepas (atau bisa dilepas) dari dunia politik, sosial, hukum, dan moral. Memang diagnosis yang lengkap pasti disertai asumsi: jika politik stabil, kondisi sosial pulih, hukum dipatuhi, dan moral bangsa Indonesia kembali baik, maka diagnosis dan prognosis ekonomi ekonomi Indonesia akan demikian itu. Namun masalahnya para ekonom Neoklasik ini tidak merasa perlu menyatakan asumsi-asumsi tersebut, karena diagnosis dan prognosis ekonom selalu disertai asumsi ceteris paribus, yang menurut mereka tidak perlu dikatakan, mestinya orang sudah tahu. Inilah arogansi ilmu ekonomi yang menganggap semua orang sudah tahu metode berpikir para ekonom sehingga tidak dianggap perlu menerangkannya.
Saya sangat prihatin Kompas tanggal 25 Juli tidak menyadari adanya kelemahan mendasar dari paradigma ekonomi Neoklasik yang dipakai dalam pelaporan dan penulisan tajuk-tajuk rencana tentang ekonomi Indonesia. Paradigma yang dipakai adalah persaingan bebas liberal seperti dalam textbook Neoklasik Amerika yang kemudian diterapkan secara deduktif atas ekonomi Indonesia dengan asumsi kondisi ekonomi dan budaya Indonesia tidak berbeda dengan kondisi ekonomi dan budaya Amerika.
Kita kutip sebagian Tajuk Rencana Kompas 25 Juli:
Hadirnya pedagang kaki lima baru, penjual warung tegal baru, selalu diikuti dengan hilangnya pedagang lama. Kehadiran pengojek yang baru ditandai dengan berhentinya pengojek yang lain.
Itulah kehidupan para pedagang kecil, keseharian dari ekonomi rakyat. Masuk dan keluar dalam bisnis mereka bukan hanya terjadi dengan mudahnya, tetapi tinggi intensitasnya.
Untung dan rugi, mendapatkan modal baru dan kehabisan modal, begitu cepat terjadi. Sama cepatnya dengan berjualan di satu tempat, untuk kemudian berpindah ke tempat lain, hanya untuk berharap pendapatan yang lebih baik.
Pernyataan-pernyataan demikian tentang ekonomi rakyat Indonesia diragukan berasal dari hasil penelitian empirik, tetapi disimpulkan secara deduktif karena sistem persaingan bebas liberal di Barat (Amerika) kondisinya memang demikian. Perusahaan-perusahaan bangkrut dan muncul secara silih berganti tanpa ampun, dan mestinya di sinipun di sektor ekonomi rakyat juga begitu. Inilah anggapan yang keliru. Sebenarnya kesimpulan itu tidak konsisten dengan gambaran sesudahnya tentang ekonomi rakyat yang bersifat “tolong menolong di antara keluarga besar”. Benarkah ekonomi rakyat bisa digambarkan seperti keluarga besar? Kiranya ini sekedar “sindiran” atas bunyi pasal 33 UUD 1945 bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
Perlu dicatat bahwa asas kekeluargaan tidak berarti perekonomian Indonesia secara keseluruhan merupakan keluarga besar. Kerjasama dalam usaha seperti koperasi tidak perlu bersifat tolong menolong tetapi bekerja bersama untuk mencapai hasil yang bermanfaat bagi semua. Yang sering dikelirukan juga adalah bahwa di kalangan ekonomi rakyat tidak ada persaingan. Sebaliknya persaingan keras sering terjadi antara usaha-usaha mikro dan kecil namun persaingan yang tidak saling mematikan. Justru dalam kenyataan hanya di antara perusahaan-perusahaan besar terjadi pengelompokan-pengelompokan usaha (grup-grup) kadang-kadang secara sembunyi-sembunyi dalam bentuk persekongkolan untuk memenangkan persaingan yang melawan kepentingan umum (Adam Smith, 1776), sedangkan dalam usaha-usaha kecil dan mikro persekongkolan seperti ini tidak ada.
Satu kesalahan fatal terjadi jika angka-angka persetujuan investai (PMDN dan PMA) yang merosot dianggap sebagai satu-satunya indikasi kemunduran ekonomi Indonesia. Mengapa pernyataan dalam berita utama Kompas tanggal 24 Juli bahwa angka persetujuan investasi itu sendiri tidak memasukkan investasi di sektor minyak dan gas bumi, perbankan, lembaga keuangan non-bank, asuransi, dan sewa guna usaha tidak dijadikan peringatan untuk mengoreksi kesimpulan penulis tajuk rencana. Mengesampingkan angka-angka investasi di luar angka BKPM jelas fatal, karena sejak krisis peranan lembaga keuangan non-bank seperti asuransi, koperasi, pegadaian, dan lembaga-lembaga informal termasuk investasi-investasi pribadi dunia usaha yang tidak terdaftar besar sekali, yang angkanya dapat dicari jika penulis tajuk mau sedikit menggali melalui penelitian sederhana. Memang inilah perbedaan besar cara kerja ekonom dan anthropolog. Anthropolog menggunakan data primer dan sekunder, sedangkan ekonom menggunakan data tersier dan sekunder. Jika ekonom Indonesia ingin analisis-analisis ekonominya lebih realistis dan relevan untuk Indonesia, sebaiknya menggunakan pendekatan ekonomi-anthropologi, tidak hanya menggunakan metode deduktif dan data sekunder dan tersier. Memang ada kecenderungan penulis tajuk secara a priori menunjuk krismon sebagai penyebab utama anjlognya investasi sehingga kurang waspada melihat bahwa penurunan PMDN sudah dimulai tahun 1996 dan PMA tahun 1997 padahal pada tahun-tahun itu pertumbuhan ekonomi masih positif tinggi. Artinya, tidak benar bahwa investasi sebagaimana tercermin dari angka-angka persetujuan PMDN dan PMA merupakan kunci pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu cukup menyesatkan pesan yang ingin diberikan oleh berita utama Kompas, 24 Juli, yang berjudul: Persetujuan PMA turun 42 persen. Jelas bahwa penurunan ini bisa tidak berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi nasional, lebih-lebih bila diingat di Malaysia dan Filipina investasi juga anjlog masing-masing 69 persen dan 39 persen untuk periode yang sama.
Kesimpulan saya, analisis Tajuk Rencana Kompas 25 Juli dan berita utama Kompas 24 Juli menyesatkan, karena merupakan analisis di belakang meja/komputer berdasar teori ekonomi textbook Neoklasik. Bahwa pertumbuhan ekonomi 3,85 persen tidak dianggap cukup untuk membuka lapangan kerja ini merupakan hasil hitungan dengan rumus-rumus berdasar asumsi-asumsi teori ekonomi textbook, yang belum tentu cocok dengan pasar tenaga kerja Indonesia. Jika kita ingin menjelaskan kondisi riil ekonomi Indonesia, hendaknya kita bersedia mengadakan penelitian empirik langsung ke lapangan, tidak hanya mengotak-atik angka-angka statistik makro dengan menggunakan rumus-rumus buku teks Amerika. Kami baru saja ikut serta melakukan penelitian lapangan tentang aspek kehidupan rumah tangga (SAKERTI) di 13 propinsi dengan mewawancara 10.400 keluarga (43.600 individu) Juni – Desember 2000. Hasilnya antara lain kesempatan kerja 1997-2000 tidak menurun, tetapi meningkat 4,2% dari 79,4% menjadi 83,6%. Data ini berarti menolak kesimpulan Tajuk Kompas bahwa pengangguran di Indonesia makin parah. Juga ditemukan bahwa 75% dari keluarga yang diwawancara melaporkan tidak adanya penurunan kesejahteraan, dan lebih dari 70% mengatakan standar hidup mereka memadai.
Demikian data-data empirik dari lapangan menunjukkan bahwa skenario kiamat akibat krismon sama sekali keliru, sehingga juga tidak ada bukti-bukti untuk bersikukuh bahwa krisis ekonomi di Indonesia masih berlangsung dan tidak ada tanda-tanda pemulihan. Bahkan masalah besar yang masih harus diselesaikan BPPN tidak tepat lagi disebut krisis perbankan. Bank-bank yang ada dalam “perawatan” BPPN sebagian besar tidak akan hidup lagi atau akan mati. Jadi masa krisis “pasien” sudah lewat, tidak untuk sehat kembali tetapi akan bangkrut.
Masyarakat yang semakin cerdas kiranya makin paham akan kekeliruan analisis para pakar dan pengamat ekonomi, bahkan termasuk pakar-pakar asing, yang bernada menakut-nakuti karena semata-mata mengacu pada teori ekonomi Neoklasik Amerika yang keliru jika diterapkan di Indonesia. Globalisasi dan liberalisasi ekonomi bukanlah tak terhindarkan (inevitable) apabila kita bertekad menyiasatinya dengan semangat nasionalisme ekonomi yang tinggi seperti saat menjelang dan awal kemerdekaan bangsa Indonesia.
Prof. Dr. Mubyarto: Guru Besar FE - UGM
0 komentar:
Post a Comment